Kegiatan ekspor di Indonesia terus meningkat, namun kontribusi dari pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) masih tergolong rendah. Data menunjukkan bahwa ekspor dari UKM Indonesia baru mencapai sekitar 14% dari total ekspor nasional, jauh tertinggal dibandingkan negara ASEAN lain seperti Vietnam dan Thailand.
Salah satu penyebabnya adalah minimnya pengetahuan tentang cara ekspor yang benar, terutama mengenai apakah ekspor bisa dilakukan tanpa harus mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Padahal, dengan perkembangan regulasi dan teknologi digital, ekspor kini bisa dilakukan lebih mudah, bahkan oleh individu.
Sebelum membahas lebih jauh, penting memahami dua istilah dasar:
Ekspor adalah kegiatan menjual dan mengirim barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri.
Impor adalah kegiatan membeli dan mendatangkan barang dari luar negeri untuk dijual atau digunakan di dalam negeri.
Melalui ekspor, pelaku usaha dapat memperluas pasar, meningkatkan keuntungan, dan memperkenalkan produk lokal ke mancanegara.
Melakukan ekspor tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga membawa manfaat strategis, seperti:
Membuka peluang bisnis baru di pasar global.
Meningkatkan daya saing produk lokal.
Mendapatkan keuntungan dari perbedaan nilai tukar mata uang.
Membantu pertumbuhan ekonomi nasional.
Sayangnya, banyak UKM merasa ekspor hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar, padahal individu juga dapat melakukannya asalkan memenuhi persyaratan tertentu.
Jawabannya: bisa, tetapi dengan beberapa batasan dan syarat yang perlu dipenuhi.
Peraturan ekspor di Indonesia tidak mewajibkan pelaku ekspor memiliki badan usaha berbentuk PT. Individu pun dapat mengekspor barang, asalkan memiliki izin usaha dan dokumen ekspor yang sah.
Hal ini diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021, yang mengakui keberadaan eksportir perseorangan. Pemerintah juga menyediakan mekanisme perizinan digital melalui sistem Indonesia National Single Window (SINSW) untuk memudahkan pelaku ekspor individu.
Bagi kamu yang ingin mengekspor barang tanpa mendirikan PT, beberapa syarat dasar yang perlu dipenuhi antara lain:
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor Induk Berusaha (NIB) – bisa diperoleh melalui OSS (Online Single Submission)
Surat Keterangan Domisili Usaha
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Usaha (TDU) jika ada
Produk harus sesuai dengan standar mutu ekspor.
Kemasan dan label mengikuti ketentuan negara tujuan.
Sertifikasi tambahan seperti Sertifikat Produk Ekspor atau Surat Keterangan Asal (SKA) jika diminta oleh negara tujuan.
Dengan kelengkapan administratif dan teknis ini, individu sudah bisa menjalankan kegiatan ekspor secara legal.
Meskipun tidak memiliki badan hukum PT, proses ekspor tetap mengikuti tahapan umum seperti perusahaan besar. Berikut langkah-langkahnya:
Menentukan Produk dan Pasar Tujuan
Lakukan riset pasar untuk memahami permintaan dan regulasi negara tujuan ekspor.
Menyiapkan Dokumen Ekspor
Dokumen penting yang dibutuhkan meliputi:
Invoice dan Packing List
Bill of Lading (B/L) atau Air Waybill (AWB)
Certificate of Origin (COO)
Asuransi pengiriman (jika diperlukan)
SKA dan sertifikasi produk ekspor
Mengurus Perizinan Ekspor
Daftarkan izin ekspor melalui sistem SINSW atau OSS. Lampirkan NIB, NPWP, dan data produk ekspor.
Pengemasan dan Pengiriman Barang
Pastikan produk dikemas sesuai standar ekspor agar tidak rusak selama pengiriman.
Pengawasan Pembayaran dan Pengiriman
Gunakan metode pembayaran internasional yang aman seperti Letter of Credit (L/C) atau transfer bank internasional.
Untuk memperlancar proses ekspor, berikut daftar dokumen utama yang harus disiapkan oleh eksportir perorangan:
Invoice (Faktur Penjualan)
Packing List (Daftar Isi Barang)
Bill of Lading (B/L) atau Air Waybill (AWB)
Certificate of Origin (COO)
Asuransi Pengiriman (bila ada)
Surat Keterangan Asal (SKA)
Sertifikat Produk Ekspor (bila diwajibkan negara tujuan)
Pemerintah sudah memberikan landasan hukum yang jelas bagi individu yang ingin melakukan ekspor. Berdasarkan:
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Permendag Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan Ekspor
Disebutkan bahwa eksportir perseorangan dapat mengekspor barang asalkan memiliki NIB dan izin ekspor dari Kementerian Perdagangan.
Permohonan dilakukan secara online dan akan diproses maksimal 5 hari kerja. Jika izin belum diterbitkan setelah 5 hari, sistem secara otomatis menganggap izin tersebut disetujui (approved by default).
Ekspor tanpa PT tetap memiliki banyak keunggulan, antara lain:
Proses pendirian dan perizinan lebih cepat.
Modal awal yang dibutuhkan lebih kecil.
Cocok bagi pelaku UMKM dan wirausaha pemula.
Dapat menjadi langkah awal untuk mengembangkan bisnis global sebelum mendirikan badan hukum resmi.
Melakukan ekspor tanpa PT sepenuhnya mungkin dan legal di Indonesia. Individu yang ingin mengekspor barang cukup memenuhi syarat administratif dan teknis, serta mengurus izin ekspor melalui sistem resmi pemerintah.
Dengan memahami prosedur dan melengkapi dokumen yang diperlukan, pelaku usaha perorangan bisa ikut berkontribusi meningkatkan ekspor nasional dan memperluas jangkauan produk Indonesia di pasar dunia.
Jika kegiatan ekspor Anda mulai berjalan rutin dan ingin naik kelas dengan legalitas yang lebih rapi, pembuatan PT perorangan bisa menjadi langkah strategis yang tepat. Dengan PT Perorangan, Anda tetap bisa menjalankan usaha secara mandiri tanpa ribet banyak pemegang saham, namun sudah memiliki badan hukum resmi yang meningkatkan kepercayaan buyer luar negeri, memudahkan pengurusan izin ekspor, serta pengelolaan pajak yang lebih tertata.
1. Apakah individu bisa ekspor tanpa memiliki PT?
Ya, individu dapat melakukan ekspor dengan memiliki NIB, NPWP, dan izin ekspor resmi dari Kementerian Perdagangan.
2. Apakah perlu SIUP untuk ekspor perorangan?
Jika kamu memiliki usaha tetap, disarankan untuk memiliki SIUP atau minimal NIB agar kegiatan ekspor diakui secara legal.
3. Apa perbedaan ekspor PT dan ekspor perorangan?
Perbedaannya terletak pada skala usaha dan bentuk legalitas. PT memiliki struktur hukum dan tanggung jawab lebih besar, sedangkan ekspor perorangan lebih sederhana dan fleksibel.
4. Apakah ekspor tanpa PT bisa mengirim ke semua negara?
Bisa, asalkan memenuhi ketentuan ekspor dari Indonesia dan regulasi impor di negara tujuan.