Seringkali masyarakat menganggap notaris dan pengacara sama saja karena keduanya bergerak di bidang hukum. Padahal, kedua profesi ini memiliki tugas, wewenang, dan peran yang berbeda secara mendasar. Memahami perbedaan ini penting agar masyarakat bisa memilih layanan hukum yang tepat sesuai kebutuhan.
Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik dan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum. Notaris berperan sebagai penengah yang netral dan tidak boleh memihak pihak manapun.
Sementara itu, pengacara atau advokat memberikan layanan hukum kepada klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas utama pengacara adalah membela kepentingan hukum kliennya. Tidak seperti notaris yang harus netral, pengacara justru berpihak demi kepentingan klien.
Notaris diatur oleh UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Pengacara/Advokat diatur oleh UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Peraturan ini menetapkan batasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing profesi.
Notaris memiliki kewenangan untuk:
Membuat akta otentik, perjanjian, dan dokumen resmi
Mengesahkan tanggal akta dan melegalisasi tanda tangan
Membukukan surat-surat di bawah tangan dan membuat salinannya
Lingkup kerja notaris biasanya terbatas pada satu provinsi, sesuai domisili kantornya.
Pengacara/Advokat memiliki wewenang untuk:
Memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum
Menjalankan kuasa klien
Mewakili dan membela klien di pengadilan maupun di luar pengadilan
Pengacara dapat bekerja di seluruh wilayah Indonesia, berbeda dengan notaris yang lebih terbatas secara lokasi.
Menurut Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014:
Notaris tidak boleh menjadi pengacara/advokat.
Advokat tidak boleh menjadi notaris atau PPAT.
Namun, seorang notaris diperbolehkan menjadi PPAT di wilayah kerjanya, yang berbeda secara fungsi dan regulasi.
Warga Negara Indonesia (WNI) dan beriman kepada Tuhan
Usia minimal 27 tahun, sehat jasmani dan rohani
Memiliki gelar sarjana hukum dan lulus strata dua kenotariatan
Magang selama 12 bulan di kantor notaris
Prosedur Pengangkatan:
Ajukan permohonan ke Direktur Jenderal
Ikuti proses seleksi
Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan SK pengangkatan dan berita acara sumpah
WNI yang tinggal di Indonesia, bukan pegawai negeri
Usia minimal 25 tahun
Lulusan sarjana hukum
Mengikuti pendidikan khusus advokat dan magang minimal 2 tahun
Proses Pengangkatan:
Pengacara diangkat melalui organisasi advokat yang sah, setelah memenuhi semua syarat pendidikan dan magang.
Notaris harus bersikap netral, bertindak sebagai penengah yang adil, dan menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat.
Pengacara/Advokat berpihak pada klien, memberikan perlindungan hukum penuh, dan berusaha membela hak serta kepentingan klien di semua kondisi hukum.
Notaris: Fokus pada pembuatan akta otentik dan memberikan nasihat hukum yang objektif. Menjadi mediator netral untuk mencegah sengketa.
Pengacara: Fokus pada pembelaan kepentingan klien. Bisa menegosiasi atau menyelesaikan sengketa, tetapi prioritas utama adalah hak klien.
Notaris memberikan nasihat hukum secara objektif untuk menjamin keabsahan dokumen dan menghindari sengketa di masa depan.
Pengacara memberikan nasihat hukum untuk melindungi kepentingan klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Seorang notaris bisa merangkap sebagai PPAT di wilayah kerjanya, namun tidak bisa menjadi pengacara. PPAT mengurus urusan pertanahan, sedangkan notaris mengurus akta otentik. Pengawasan masing-masing berbeda: notaris oleh Menteri Hukum dan HAM, PPAT oleh Menteri ATR/BPN.
Notaris dan pengacara sama-sama bergerak di bidang hukum, tetapi peran mereka berbeda:
Notaris: Pejabat umum, netral, membuat akta otentik, menjadi penengah hukum.
Pengacara/Advokat: Memberikan layanan hukum, berpihak pada klien, membela hak dan kepentingan hukum klien.
Mengetahui perbedaan ini membantu masyarakat memilih layanan hukum yang tepat, sesuai kebutuhan dan konteks hukum yang dihadapi.
Bagi Anda yang sedang merencanakan membangun usaha secara serius, memahami peran notaris dan aspek hukum saja belum cukup tanpa diikuti legalitas bisnis yang kuat. Pembuatan PT menjadi langkah strategis agar usaha memiliki badan hukum resmi, terlindungi secara hukum, dan lebih dipercaya oleh mitra maupun klien.
1. Apakah notaris dan pengacara bisa merangkap jabatan?
Notaris tidak boleh menjadi pengacara. Pengacara juga tidak boleh menjadi notaris atau PPAT, tetapi notaris boleh menjadi PPAT di wilayah kerjanya.
2. Siapa yang memberikan wewenang kepada notaris?
Notaris diberi kewenangan oleh negara melalui UU No. 2 Tahun 2014 dan diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM.
3. Apakah pengacara harus netral seperti notaris?
Tidak, pengacara berpihak pada kepentingan hukum kliennya. Notaris adalah yang netral.
4. Apa saja dokumen yang bisa dibuat notaris?
Akta otentik, perjanjian bisnis, akta pendirian perusahaan, akta waris, surat kuasa, dan akta lainnya sesuai UU.
5. Di mana pengacara bisa berpraktik?
Pengacara dapat berpraktik di seluruh wilayah Indonesia, berbeda dengan notaris yang biasanya terbatas di satu provinsi.