Persekutuan perdata adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan keahlian, modal, atau sumber daya untuk mencapai tujuan komersial bersama. Bentuk ini populer di kalangan profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, atau konsultan yang ingin menjalankan praktik bersama tanpa harus mendirikan badan hukum formal seperti PT atau CV.
Selain itu, artikel ini membahas pengertian, jenis-jenis, dasar hukum, karakteristik, syarat pendirian, dan kapan bentuk kerja sama ini sebaiknya dipertimbangkan.
Dikenal juga dengan istilah Maatschap, bentuk kerja sama ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018. Secara hukum, entitas ini terbentuk dari perjanjian antara anggota yang sepakat bekerja sama demi keuntungan bersama.
Berbeda dari PT atau CV, Maatschap tidak memisahkan harta pribadi dengan harta usaha. Oleh karena itu, seluruh anggota menanggung tanggung jawab secara pribadi atas kewajiban kerja sama — termasuk jika ada utang atau gugatan hukum.
Secara umum, bentuk kerja sama ini memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari entitas bisnis lain:
Pertama, KUH Perdata menetapkan bahwa bentuk kerja sama ini terbentuk dari kesepakatan dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan sesuatu untuk keuntungan bersama. Selanjutnya, KUH mengatur tanggung jawab, pembagian keuntungan, dan kewajiban hukum para anggota secara rinci.
Kedua, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 mengatur prosedur pendaftarannya melalui sistem SABU (Sistem Administrasi Badan Usaha). Dengan demikian, pendirian entitas ini kini dilakukan secara resmi dan tercatat untuk meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari.
Berdasarkan cara penggabungan aset dan tujuan pembentukannya, terdapat tiga jenis yang umum dikenal:
Semua harta anggota digabung menjadi satu kesatuan. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan, dan seluruh anggota bertanggung jawab penuh atas kewajiban bersama.
Sementara itu, pada jenis ini bagian harta tiap anggota dirinci secara khusus dalam perjanjian. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing anggota secara proporsional.
Selanjutnya, jenis ini fokus pada kontribusi tenaga kerja atau jasa dari anggota, bukan harta. Keuntungan dibagi secara merata berdasarkan kontribusi kerja masing-masing pihak.
Kerja sama ini dapat berakhir karena berbagai alasan, antara lain:
Oleh karena itu, setiap perjanjian sebaiknya memuat ketentuan pembubaran yang jelas agar prosesnya berjalan tertib tanpa perlu masuk ke jalur pengadilan.
Setiap pendiri harus memiliki KTP dan NPWP yang valid. Selain itu, nama yang dipilih harus sah dan unik, tujuan dituangkan secara jelas, serta domisili atau alamat resmi ditetapkan sejak awal.
Kemudian, akta pendirian dibuat di hadapan notaris yang memuat identitas seluruh anggota, hak dan kewajiban masing-masing pihak, ketentuan pembagian keuntungan, dan mekanisme pembubaran. Untuk lebih lengkapnya, baca artikel kami tentang fungsi dan peran notaris.
Terakhir, entitas ini didaftarkan melalui sistem SABU secara online agar memiliki status hukum yang sah dan tercatat resmi di Kemenkumham.
Maatschap sering dibandingkan dengan firma karena keduanya adalah bentuk usaha bersama tanpa badan hukum. Namun, ada perbedaan mendasar antara keduanya. Firma dikhususkan untuk kegiatan perdagangan komersial, sedangkan Maatschap lebih umum dan sering digunakan oleh profesi seperti dokter atau pengacara. Selain itu, firma menjalankan usaha dengan nama bersama secara penuh, sementara Maatschap bisa lebih fleksibel dalam pengaturan kontribusi anggota.
Untuk memahami lebih lanjut tentang firma, baca artikel kami tentang cara mendirikan firma.
1. Apa itu persekutuan perdata?
Persekutuan perdata adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan keahlian atau modal untuk mencapai tujuan komersial bersama, diatur dalam KUH Perdata.
2. Apa perbedaannya dengan PT?
Maatschap tidak memisahkan harta pribadi dari harta usaha dan tidak berbadan hukum, sedangkan PT adalah entitas hukum terpisah dengan perlindungan aset pribadi yang jauh lebih kuat.
3. Apakah harus didaftarkan?
Meskipun bisa dibentuk hanya dengan perjanjian, pendaftaran melalui sistem SABU sangat dianjurkan agar memiliki kepastian hukum dan terhindar dari sengketa di kemudian hari.
4. Siapa saja yang bisa membentuknya?
Minimal dua orang yang memiliki profesi atau keahlian sejenis, misalnya dokter, arsitek, pengacara, atau konsultan yang ingin menjalankan praktik bersama.
5. Kapan sebaiknya naik kelas ke badan hukum?
Ketika usaha berkembang, nilai transaksi meningkat, atau klien mulai mensyaratkan mitra berbentuk badan hukum — itulah saat yang tepat untuk beralih ke CV atau PT demi perlindungan hukum yang lebih kuat.
Persekutuan perdata adalah pilihan yang fleksibel dan sederhana bagi profesional yang ingin berkolaborasi tanpa birokrasi pendirian badan hukum yang panjang. Namun, ketiadaan pemisahan harta pribadi menjadi risiko yang harus diperhitungkan matang-matang sebelum memilih bentuk ini.
Jika bisnis Anda sudah berkembang dan butuh perlindungan hukum yang lebih kuat, Vorent Office siap membantu Anda mendirikan CV secara resmi sebagai langkah berikutnya menuju entitas bisnis yang lebih formal.