Non-disclosure agreement (NDA) adalah perjanjian hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh selama hubungan bisnis. Dalam dunia usaha yang semakin kompetitif, NDA menjadi alat perlindungan vital bagi perusahaan yang perlu berbagi data strategis dengan mitra, investor, atau karyawan tanpa risiko kebocoran informasi.
Selain itu, artikel ini membahas pengertian, dasar hukum di Indonesia, manfaat, jenis-jenis, cara membuat, dan tantangan dalam penerapan NDA.
Non-disclosure agreement atau perjanjian kerahasiaan adalah kontrak hukum yang mewajibkan semua pihak yang menandatanganinya untuk menjaga kerahasiaan informasi tertentu. Perjanjian ini bisa berlaku untuk konteks kerja sama antar perusahaan, hubungan kerja dengan karyawan, atau proyek pengembangan produk bersama pihak ketiga.
Secara umum, isi NDA mencakup jenis informasi yang dianggap rahasia, kewajiban masing-masing pihak, masa berlaku perjanjian, dan konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran.
Pertama, undang-undang ini menjadi pilar utama perlindungan informasi rahasia di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1), rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui umum, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya secara aktif oleh pemiliknya. Selain itu, UU Rahasia Dagang ini memberikan sanksi pidana hingga 2 tahun penjara atau denda maksimal Rp300 juta bagi pelanggar.
Selanjutnya, KUHPerdata memperkuat aspek perjanjian dalam NDA. Pasal 1320 mengatur empat syarat sahnya perjanjian — kesepakatan para pihak, kecakapan membuat perikatan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Sementara itu, Pasal 1239 menegaskan tanggung jawab pihak yang melanggar kewajiban kerahasiaan yang telah disepakati.
Terakhir, meskipun sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya berbasis preseden, putusan pengadilan terdahulu sering dijadikan rujukan untuk menegakkan perjanjian seperti NDA — menciptakan konsistensi dan kepastian hukum yang lebih baik.
Pertama, NDA memastikan informasi strategis — seperti formula produk, strategi pemasaran, atau rencana ekspansi — tidak bocor kepada kompetitor atau pihak yang tidak berkepentingan.
Selanjutnya, pihak yang menerima informasi tidak bisa menggunakannya untuk membangun produk serupa atau bersaing secara tidak adil dengan perusahaan yang memberikannya.
Kemudian, keberadaan perjanjian kerahasiaan membuat hubungan profesional lebih transparan. Mitra bisnis atau investor akan merasa lebih yakin untuk berbagi informasi ketika ada perlindungan hukum yang jelas.
Selain itu, NDA memberikan dasar hukum yang kuat jika terjadi pelanggaran. Perusahaan berhak menuntut ganti rugi atau mengambil langkah hukum jika data rahasia bocor dan menimbulkan kerugian bisnis.
Terakhir, selama proses merger, akuisisi, atau negosiasi kemitraan, NDA memungkinkan kedua pihak berbagi informasi sensitif secara aman tanpa khawatir data tersebut disalahgunakan jika kesepakatan akhirnya tidak tercapai.
| Jenis | Keterangan |
|---|---|
| Unilateral (Satu Arah) | Hanya satu pihak yang wajib menjaga kerahasiaan — biasanya penerima informasi |
| Bilateral (Dua Arah) | Kedua pihak wajib saling menjaga kerahasiaan — umum dalam kerja sama bisnis setara |
| Multilateral | Melibatkan tiga pihak atau lebih — sering digunakan dalam proyek konsorsium |
Agar non-disclosure agreement yang dibuat benar-benar memiliki kekuatan hukum, perhatikan beberapa hal berikut:
Baca juga panduan kami tentang surat perjanjian kerjasama sebagai pelengkap NDA dalam hubungan bisnis.
1. Apa itu non-disclosure agreement?
Non-disclosure agreement (NDA) adalah perjanjian hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh selama hubungan bisnis — melindungi data strategis, teknologi, dan rencana bisnis dari penyalahgunaan.
2. Apakah NDA sah secara hukum di Indonesia?
Ya. NDA diakui dan dilindungi oleh UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan KUHPerdata. Selama memenuhi syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), NDA memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
3. Berapa lama NDA biasanya berlaku?
Bervariasi tergantung kesepakatan. Umumnya berkisar antara 1–5 tahun setelah perjanjian ditandatangani atau berakhirnya hubungan bisnis. Namun, untuk informasi tertentu seperti rahasia dagang inti, bisa dibuat tanpa batas waktu.
4. Apa perbedaan NDA dan perjanjian kerahasiaan biasa?
Keduanya pada dasarnya sama — NDA adalah istilah Inggris, sedangkan perjanjian kerahasiaan adalah terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, NDA lebih umum digunakan di lingkungan bisnis internasional dan startup teknologi.
5. Apa sanksi melanggar NDA?
Berdasarkan UU Rahasia Dagang, pelanggaran bisa berakibat sanksi pidana hingga 2 tahun penjara atau denda Rp300 juta. Selain itu, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi melalui jalur perdata.
Non-disclosure agreement bukan dokumen yang hanya dibutuhkan perusahaan besar. Setiap bisnis yang memiliki informasi strategis yang berharga — mulai dari formula produk, basis data klien, hingga strategi ekspansi — perlu NDA sejak awal hubungan bisnis terbentuk.
Agar NDA yang ditandatangani memiliki kekuatan hukum penuh, perusahaan harus berbentuk badan hukum yang sah. Vorent Office siap membantu mendirikan PT sebagai badan hukum yang sah — fondasi dari semua kontrak dan perjanjian bisnis Anda yang mengikat secara hukum.