Kepemilikan saham WNA di perusahaan Indonesia diatur secara ketat melalui berbagai regulasi yang harus dipahami sebelum melangkah lebih jauh. Meskipun Indonesia membuka peluang investasi asing yang semakin luas, tidak semua sektor bisa dimiliki sepenuhnya oleh WNA — ada batasan, persyaratan, dan prosedur khusus yang wajib dipenuhi agar kepemilikan saham tersebut sah secara hukum.
Selain itu, artikel ini membahas regulasi terbaru, syarat kepemilikan, izin tinggal, kewajiban, batasan sektor, hingga insentif yang tersedia bagi penanam modal asing di Indonesia.
PMA adalah kegiatan investasi oleh pihak asing di Indonesia — baik oleh individu, badan usaha, maupun lembaga dari luar negeri yang menanam modal untuk mengembangkan usaha di dalam negeri. Investasi ini bisa dilakukan secara modal asing penuh atau melalui patungan (joint venture) dengan investor lokal.
Menurut hukum Indonesia, PMA harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang berkedudukan di Indonesia. Dengan demikian, WNA yang ingin memiliki saham dan menjalankan bisnis di Indonesia wajib mendirikan atau bergabung dalam PT PMA sebagai wadah legalnya.
Aturan kepemilikan saham WNA telah mengalami perubahan signifikan. Sebelumnya, kepemilikan saham asing dibatasi ketat untuk sektor-sektor tertentu melalui Daftar Negatif Investasi (DNI). Namun, setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti UU Cipta Kerja, mayoritas bidang usaha di Indonesia kini terbuka bagi PMA.
Meskipun demikian, masih terdapat sektor yang tertutup atau hanya bisa dijalankan oleh pemerintah pusat — terutama yang berkaitan dengan keamanan nasional, sumber daya alam strategis, dan industri vital. Selain itu, Perpres tentang Bidang Usaha yang berlaku saat ini menjadi acuan utama untuk mengetahui berapa persen saham yang boleh dimiliki WNA di setiap sektor.
Pertama, jika saham dialihkan dari WNI ke WNA, perubahan anggaran dasar harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya, seluruh perubahan tersebut harus dinotariskan dan didaftarkan ke Kemenkumham sebelum dianggap sah secara hukum.
Kedua, perusahaan harus berbentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Bentuk ini memberikan kepastian hukum serta hak dan kewajiban yang jelas bagi seluruh pemegang saham, termasuk investor asing.
Ketiga, data perusahaan dan kepengurusan harus diperbarui melalui sistem OSS agar status perusahaan tercatat resmi sebagai PMA. Proses ini mencakup penyesuaian NIB dan izin-izin terkait lainnya. Untuk lebih detail tentang proses ini, baca artikel kami tentang cara mengubah PT PMDN ke PT PMA.
WNA yang berinvestasi di Indonesia harus memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS) untuk investor. Masa berlakunya bervariasi — 2, 5, atau 10 tahun — tergantung besarnya investasi dan jabatan WNA di perusahaan.
Selain itu, ITAS bisa diperpanjang dan setelah memenuhi persyaratan tertentu dapat diubah menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP). Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan ITAS antara lain paspor yang masih berlaku, surat pernyataan investasi, dan bukti kepemilikan saham di perusahaan.
Investor asing wajib menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) untuk menjaga hubungan yang sehat dengan pemangku kepentingan, masyarakat, dan lingkungan sekitar.
Selain tata kelola, PMA juga diwajibkan melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) — memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat lokal di sekitar area operasional perusahaan.
Terakhir, WNA wajib melaporkan kegiatan penanaman modal secara berkala kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Laporan ini mencakup perkembangan usaha, kendala operasional, dan realisasi investasi yang dilakukan.
Beberapa sektor tetap tertutup bagi PMA di Indonesia, antara lain:
Selain sektor yang tertutup sepenuhnya, ada pula sektor dengan batasan persentase kepemilikan saham WNA. Investor asing perlu selalu memantau perkembangan regulasi terbaru karena daftar ini bisa berubah sesuai kebijakan pemerintah.
Pemerintah Indonesia menyediakan sejumlah insentif menarik untuk mendorong investasi asing yang berkualitas:
| Jenis Insentif | Keterangan |
|---|---|
| Tax Holiday | Pembebasan PPh Badan selama 5–20 tahun untuk investasi di industri pionir |
| Tax Allowance | Pengurangan penghasilan neto, penyusutan dipercepat, dan kompensasi kerugian diperpanjang |
| Pembebasan Bea Masuk | Untuk impor mesin dan barang modal yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi |
| Kemudahan Perizinan | Layanan terpadu satu pintu melalui BKPM untuk mempercepat proses izin investasi |
1. Apakah WNA bisa memiliki 100% saham perusahaan di Indonesia?
Bisa di beberapa sektor yang terbuka penuh bagi PMA. Namun, untuk sektor tertentu, kepemilikan WNA dibatasi pada persentase tertentu sesuai Perpres tentang Bidang Usaha yang berlaku.
2. Bagaimana cara WNA mendirikan perusahaan di Indonesia?
WNA harus mendirikan PT PMA yang berbadan hukum Indonesia. Prosesnya mencakup pembuatan akta notaris, pengesahan Kemenkumham, pendaftaran OSS, dan pengurusan ITAS untuk investor asing.
3. Apakah WNA perlu izin tinggal khusus untuk memiliki saham?
Ya. WNA yang aktif terlibat dalam pengelolaan perusahaan memerlukan ITAS investor. Namun, jika WNA hanya sebagai pemegang saham pasif tanpa kehadiran fisik di Indonesia, persyaratan izin tinggalnya berbeda.
4. Sektor apa saja yang paling terbuka bagi investasi asing?
Sektor pariwisata, teknologi, manufaktur, perdagangan, dan jasa profesional adalah beberapa sektor yang terbuka luas bagi PMA setelah berlakunya UU Cipta Kerja.
5. Apa kewajiban pelaporan WNA pemegang saham?
WNA wajib melaporkan kegiatan investasi secara berkala kepada BKPM, menjalankan prinsip GCG, dan melaksanakan CSR sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Kepemilikan saham WNA di Indonesia kini semakin terbuka dengan regulasi yang terus berkembang pasca UU Cipta Kerja. Meskipun demikian, proses legalitasnya tetap memerlukan persiapan yang matang — dari perubahan anggaran dasar, pendaftaran OSS, hingga pengurusan ITAS untuk investor.
Vorent Office siap membantu seluruh proses ini melalui layanan mendirikan PT PMA — dari akta pendirian, pengesahan Kemenkumham, NIB, hingga koordinasi dokumen untuk investor asing.