Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah batas minimum penghasilan tahunan orang pribadi yang tidak dikenakan PPh — artinya, jika total penghasilan tahunan masih di bawah nilai ini, tidak ada pajak yang harus dibayar. Bagi perusahaan yang mempekerjakan karyawan, memahami PTKP sangat penting karena nilai ini langsung memengaruhi besaran potongan PPh 21 yang wajib dihitung setiap bulan.
Selain itu, artikel ini membahas tujuan, siapa yang berhak, tabel nilai terkini, cara menghitung PKP dengan PTKP, contoh perhitungan, dan FAQ lengkap.
Penghasilan tidak kena pajak memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan pajak negara dan kemampuan ekonomi masyarakat. Secara umum, PTKP memberikan keringanan bagi masyarakat berpenghasilan terbatas, menjaga daya beli rumah tangga, meningkatkan rasa keadilan sistem pajak, dan mendorong kepatuhan perpajakan yang lebih baik karena masyarakat memahami batas kewajibannya dengan jelas.
Dengan demikian, PTKP bukan sekadar angka administratif — melainkan salah satu pilar penting sistem perpajakan progresif Indonesia yang melindungi kelompok ekonomi bawah dari beban fiskal yang berlebihan.
Setiap wajib pajak orang pribadi berhak memperoleh penghasilan tidak kena pajak. Namun, besarannya berbeda tergantung pada status perkawinan dan jumlah tanggungan:
Pertama, bagi individu yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0), PTKP yang ditetapkan adalah Rp54.000.000 per tahun. Setiap tanggungan yang sah menambah Rp4.500.000 per orang (TK/1, TK/2, TK/3).
Selanjutnya, bagi yang sudah menikah namun belum memiliki tanggungan, nilai PTKP meningkat menjadi Rp58.500.000 per tahun. Peningkatan ini mencerminkan tambahan tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga.
Kemudian, setiap tanggungan yang sah menambah Rp4.500.000 per tahun ke nilai PTKP. Maksimal tanggungan yang diakui adalah 3 orang, sehingga nilai PTKP tertinggi adalah Rp72.000.000 per tahun (K/3).
Terakhir, jika penghasilan suami dan istri digabungkan dalam satu SPT, tersedia kode K/I dengan tambahan nilai Rp54.000.000 untuk penghasilan istri, ditambah nilai tanggungan yang berlaku.
| Kode PTKP | Status | Nilai/Tahun |
|---|---|---|
| TK/0 | Lajang, tanpa tanggungan | Rp54.000.000 |
| K/0 | Menikah, tanpa tanggungan | Rp58.500.000 |
| K/1 | Menikah, 1 tanggungan | Rp63.000.000 |
| K/2 | Menikah, 2 tanggungan | Rp67.500.000 |
| K/3 | Menikah, 3 tanggungan | Rp72.000.000 |
Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung dengan mengurangi penghasilan bersih tahunan dengan nilai penghasilan tidak kena pajak yang sesuai status karyawan:
PKP = Penghasilan Bersih Setahun − PTKP
Contoh: Karyawan K/1 dengan penghasilan bersih Rp80.000.000/tahun → PKP = Rp80.000.000 − Rp63.000.000 = Rp17.000.000
Selanjutnya, PKP inilah yang dikalikan dengan tarif PPh progresif untuk mendapatkan pajak terutang tahunan karyawan tersebut.
1. Apa itu penghasilan tidak kena pajak?
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah batas minimum penghasilan tahunan yang tidak dikenakan PPh — jika penghasilan seseorang masih di bawah nilai ini, tidak ada pajak yang harus dibayar.
2. Berapa nilai PTKP yang berlaku saat ini?
Nilai dasar adalah Rp54.000.000 per tahun untuk TK/0 (lajang, tanpa tanggungan). Sementara itu, setiap penambahan status pernikahan dan tanggungan menambahkan Rp4.500.000 per kondisi.
3. Apakah PTKP bisa berubah?
Ya. Pemerintah bisa menyesuaikan nilai PTKP melalui Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan kondisi ekonomi dan inflasi. Selanjutnya, selalu cek nilai terbaru di pajak.go.id sebelum menghitung PPh 21 karyawan.
4. Apa bedanya PTKP dan PKP?
PTKP adalah nilai yang dikurangkan dari penghasilan bersih. Sementara itu, PKP (Penghasilan Kena Pajak) adalah hasil pengurangan itu — nilai yang kemudian dikenakan tarif PPh secara progresif.
5. Apakah perusahaan wajib memotong PPh 21 berdasarkan PTKP karyawan?
Ya. Setiap pemberi kerja wajib memotong PPh 21 karyawan berdasarkan data status PTKP yang dilaporkan melalui formulir 1721-A1. Oleh karena itu, karyawan wajib melaporkan perubahan status pernikahan atau tanggungan kepada HR perusahaan.
Penghasilan tidak kena pajak adalah instrumen penting dalam sistem perpajakan yang memastikan karyawan dengan penghasilan di bawah ambang tertentu tidak terbebani pajak. Bagi perusahaan, memahami dan menghitung PTKP karyawan dengan benar adalah kewajiban fiskal yang tidak bisa diabaikan.
Fondasi kepatuhan perpajakan karyawan dimulai dari perusahaan yang terdaftar dengan NPWP badan aktif. Vorent Office siap membantu mendirikan PT yang tertib mengelola PPh karyawan — dari akta pendirian hingga NPWP badan yang diperlukan sebelum bisa memotong dan menyetorkan PPh 21.